KAPIRAYA – Penutupan akses transportasi udara ke wilayah Kapiraya, daerah perbatasan strategis antara Kabupaten Dogiyai Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai, kini memicu reaksi keras dari dari kalangan intelektual Kapiraya. Langkah isolasi ini dinilai bukan sekadar kendala teknis atau faktor keamanan biasa, melainkan sebuah desain sistematis yang diduga kuat melibatkan kepentingan ekonomi dan politik para petinggi negara di balik sengketa tapal batas yang tak kunjung usai.Intelektual Apiner menengarai bahwa penutupan akses udara merupakan upaya untuk melumpuhkan kontrol masyarakat adat terhadap tanah ulayat mereka. Dengan terputusnya jalur logistik dan transportasi, warga Suku Mee di Kapiraya kini terjebak dalam krisis pangan dan kesehatan yang akut. Kondisi ini diperparah dengan munculnya laporan mengenai diskriminasi distribusi bantuan pangan, di mana bantuan logistik diduga sengaja ditahan atau tidak sampai ke tangan masyarakat adat Suku Mee, yang selama ini vokal dalam mempertahankan hak atas wilayah mereka.Analisis dari para akademisi menyebutkan bahwa Kapiraya merupakan wilayah dengan potensi kekayaan alam yang sangat besar, sehingga menjadi daya tarik bagi investasi skala besar. Konflik administrasi antara Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Mimika dianggap sebagai “pintu masuk” bagi pihak-pihak tertentu untuk menguasai lahan secara sepihak. Keterlibatan oknum petinggi negara dalam konspirasi ini disinyalir menjadi alasan mengapa penyelesaian batas wilayah selalu menemui jalan buntu, sementara tekanan terhadap warga sipil terus meningkat.
Di tengah kehadiran aparat keamanan yang seharusnya memberikan perlindungan, masyarakat justru merasa terintimidasi dan terisolasi dari dunia luar. Tanpa akses udara, evakuasi medis terhenti menciptakan situasi yang mengarah pada bencana kemanusiaan yang terencana. Intelektual mendesak agar pemerintah pusat segera membuka kembali akses udara tanpa syarat dan menghentikan segala bentuk diskriminasi bantuan terhadap Suku Mee.Jika transparansi dalam penyelesaian tapal batas tidak segera diwujudkan dan kepentingan elit tetap diprioritaskan di atas keselamatan nyawa rakyat, maka Kapiraya diprediksi akan menjadi titik api konflik kemanusiaan yang lebih luas. Kini, mata publik tertuju pada sejauh mana negara mampu bersikap adil dan melindungi masyarakat adat dari cengkeraman kepentingan segelintir petinggi yang bermain di balik layar konflik Kapiraya.
