Konflik yang terjadi di Kapiraya selama ini terus digiring dalam narasi resmi sebagai persoalan tapal batas wilayah antar kabupaten. Namun publik tidak boleh terus-menerus disuguhi cerita yang hanya menyentuh permukaan realita di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ini jauh lebih dalam dan kompleks.
Tapal batas hanyalah topeng.
Faktanya, Kapiraya merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis dan potensi sumber daya alam yang besar. Ketika sebuah wilayah memiliki kandungan ekonomi yang menjanjikan, maka yang terjadi bukan lagi sekadar perdebatan administratif, melainkan perebutan pengaruh, kontrol, dan akses terhadap kekayaan tersebut.
Pertanyaannya: siapa yang diuntungkan dari konflik ini?
Masyarakat adat di Kapiraya tidak pernah menginginkan konflik berkepanjangan mereka hidup berdasarkan adat, tanah, dan relasi kekerabatan yang telah terjalin turun-temurun namun ketika kepentingan elit tertentu mulai bermain baik dalam bentuk investasi, izin usaha, maupun kepentingan politik masyarakat sering kali dijadikan tameng atau bahkan korban.
Jika konflik ini murni soal tapal batas, maka penyelesaiannya tidak akan berlarut-larut peta bisa diperjelas, regulasi bisa ditegaskan, dan pemerintah bisa hadir dengan keputusan yang tegas namun ketika yang dipertaruhkan adalah sumber daya alam, maka tarik-menarik kepentingan menjadi jauh lebih rumit dan sarat muatan ekonomi.
Negara tidak boleh tutup mata.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten terkait, hingga pemerintah pusat harus berani membuka secara transparan izin apa saja yang telah dikeluarkan di wilayah Kapiraya? Siapa saja pihak yang memiliki kepentingan ekonomi di sana? Apakah konflik ini berkorelasi dengan potensi eksploitasi sumber daya alam?
Transparansi adalah kunci.
Tanpa keterbukaan, konflik akan terus dipelihara dalam ketidak jelasan dan selama itu pula, masyarakat adat akan terus berada dalam ketegangan dan ketidakpastian.
Kapiraya bukan sekadar titik koordinat di atas peta administratif kapiraya adalah tanah hidup, tanah adat, dan masa depan generasi masyarakatnya. Jangan sampai konflik ini menjadi panggung bagi elit-elit tertentu untuk mengamankan kepentingan ekonomi, sementara masyarakat menjadi korban.
Sudah saatnya persoalan ini dibuka dengan jujur kepada publik. Jika benar yang diperebutkan adalah sumber daya alam, maka penyelesaiannya harus berbasis keadilan, perlindungan hak masyarakat adat, dan pengawasan ketat terhadap setiap kepentingan investasi.
Kapiraya membutuhkan kejujuran, bukan skenario.
Penulis:
Apiner Semu
Intelektual Kapiraya