
Apiner Semu menegaskan bahwa pernyataannya soal adanya kepentingan negara bukan tanpa alasan. Ia menyebut adanya dugaan dukungan logistik berupa biaya makan dan minum kepada kelompok tertentu, khususnya masyarakat suku Kamoro, sebagai salah satu indikator adanya intervensi pihak berkepentingan.Menurutnya, dalam konflik adat yang murni, masyarakat biasanya bergerak secara swadaya berdasarkan solidaritas kekerabatan. Namun ketika ada pembiayaan yang terorganisir dan terstruktur, hal itu patut dipertanyakan.“Saya katakan ada kepentingan negara karena ada dukungan biaya makan dan minum yang tidak kecil. Pertanyaannya, sumber dana itu dari mana? Siapa yang membiayai? Untuk tujuan apa?” tegas Apiner.Ia menilai, jika benar ada dukungan logistik yang terarah kepada satu pihak dalam konflik, maka hal itu berpotensi memperpanjang dan memperkeruh situasi. Apiner meminta agar transparansi ditegakkan dan aparat penegak hukum mengusut secara terbuka asal-usul pendanaan tersebut.Namun demikian, Apiner juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung saling menuduh tanpa bukti kuat. Ia mendorong penyelidikan objektif agar kebenaran bisa terungkap tanpa menimbulkan fitnah baru.“Saya tidak ingin konflik ini semakin meluas. Justru karena itu saya bicara. Supaya ada keterbukaan dan tidak ada permainan elite politik di atas penderitaan rakyat kecil,” ujarnya.Ia kembali mengajak seluruh masyarakat Kapiraya, baik Mee, Kamoro maupun Kei, untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian melalui jalur adat, gereja, dan dialog bersama.
