Deiyai 27 Mei 2026. Tim Harmonisasi Kabupaten Deiyai mendesak Tim Penanganan Konflik Kapiraya Provinsi Papua Tengah agar segera menindaklanjuti laporan hasil harmonisasi dari Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai terkait penetapan serta penegasan tapal batas adat di wilayah Kapiraya yang selama ini terus memicu konflik antarwarga dan menimbulkan korban jiwa.Konflik yang berkepanjangan di wilayah Kapiraya telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Hingga saat ini, sebagian masyarakat khususnya dari suku Mee masih berada di pengungsian dan belum dapat kembali ke kampung halaman mereka karena situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif.Ketua Tim Harmonisasi Kabupaten Deiyai, Ernest Kotouki, SE mengatakan bahwa persoalan tapal batas adat di Kapiraya harus segera diselesaikan secara serius oleh pemerintah bersama seluruh pihak terkait agar masyarakat dapat hidup aman dan damai seperti sebelumnya.“Kami meminta kepada Tim Penanganan Konflik Kapiraya Provinsi Papua Tengah agar segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh tim harmonisasi dari Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Persoalan ini sudah terlalu lama berlarut-larut dan terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Ernest Kotouki.Menurutnya, masyarakat yang saat ini masih berada di pengungsian sangat berharap adanya kepastian dan langkah nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selama berada di pengungsian, masyarakat mengalami banyak kesulitan, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, pendidikan anak-anak, pelayanan kesehatan, hingga kehidupan sosial masyarakat adat yang tidak berjalan normal.“Masyarakat terus bertanya kepada kami terkait hasil dan tindak lanjut laporan yang sudah kami sampaikan. Mereka ingin segera kembali ke kampung halaman untuk melanjutkan kehidupan seperti biasa. Karena itu pemerintah harus hadir dan segera mengambil keputusan yang adil demi terciptanya perdamaian,” katanya.
Ia menambahkan bahwa konflik tapal batas adat yang terus terjadi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih besar serta menghambat pembangunan di wilayah tersebut.Tim Harmonisasi Kabupaten Deiyai berharap pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama tim penanganan konflik dapat segera melakukan langkah konkret, termasuk memperjelas penetapan dan penegasan tapal batas adat secara adil dan terbuka dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.Ernest Kotouki juga menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali menindaklanjuti hasil laporan harmonisasi tersebut dalam beberapa minggu ke depan setelah libur Idul Adha selesai, agar proses penyelesaian konflik Kapiraya dapat segera dipercepat.“Kami berharap setelah libur Idul Adha ini selesai, pemerintah dan tim penanganan konflik segera mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti laporan kami. Tujuannya agar masyarakat bisa kembali hidup tenang, aman, dan dapat beraktivitas seperti biasa di kampung halamannya masing-masing,” tutupnya.Tim Harmonisasi juga mengimbau seluruh masyarakat agar tetap menjaga keamanan, persatuan, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh situasi sambil menunggu proses penyelesaian yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait.
Reporter: semu apner92.