KAPIRAYA – Konflik horizontal antara suku Mee dan suku Kamoro yang terjadi di Distrik Kapiraya, Provinsi Papua Tengah, hingga kini masih menjadi perhatian serius berbagai pihak. Ketegangan yang melibatkan warga dari tiga kabupaten ini dinilai memerlukan langkah terpadu, terukur, dan berkeadilan demi menjaga stabilitas keamanan dan kemanusiaan.
Menanggapi situasi tersebut, saya selaku Intelektual Kapiraya,
menyampaikan pandangannya terkait langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah dalam menangani konflik yang berkepanjangan tersebut.
Dalam pertemuan koordinasi yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada Jumat, 13 Februari 2026, Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, SH,memutuskan dan memerintahkan tiga kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Mimika, untuk segera membentuk Tim Harmonisasi dari masing-masing kabupaten guna menangani serta menyelesaikan konflik yang terjadi di Kapiraya.
Saya secara pribadi mengapresiasi langkah cepat Bupati Deiyai dan Bupati Dogiyai yang dinilai responsif dalam membentuk tim dan berupaya menghadirkan pendekatan kenmanusiaan demi menciptakan keamanan antara kedua suku.
Namun demikian, dalam Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kapiraya Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Rabu, 25 Februari 2026, Bupati Mimika, Yohanes Rettob,mengakui bahwa seluruh akses menuju Kapiraya, baik melalui udara (pesawat maupun helikopter) maupun jalur laut, diblokir atas kebijakannya.
Akibat kebijakan tersebut, Tim Harmonisasi dari Deiyai dan Dogiyai dilaporkan belum memperoleh akses untuk menuju lokasi konflik. Bahkan,tim dari kedua kabupaten tersebut disebut masih tertahan di Timika dan belum dapat menjalankan mandat penyelesaian konflik sebagai Bupati diperintahkan oleh gubernur.
Di sisi lain, dalam kunjungan Kapolda Papua Tengah ke Kapiraya, Bupati Mimika terlihat hadir dan mendampingi agenda tersebut.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, mengingat konflik di Kapiraya bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kabupaten, melainkan persoalan bersama yang melibatkan masyarakat Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Dogiyai. Semestinya, dalam momentum kunjungan tersebut, para bupati dari ketiga kabupaten dapat hadir bersama sebagai simbol persatuan dan keseriusan dalam menyelesaikan konflik secara menyeluruh.
Saya menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan dialog, rekonsiliasi, serta koordinasi terbuka antar pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. la berharap seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan sektoral, demi terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Mee dan Kamoro di Kapiraya.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait alasan teknis dan pertimbangan keamanan atas kebijakan pembatasan akses tersebut.
Oleh: Agusten Yuppy
Intelektual Kapiraya
